Bupati Muna Terpilih Menghadapi Sejumlah Masalah SeriusBupati Muna terpilih dr LM. Baharuddin,M,Si-Ir. Malik Ditu,M,Si ' bakal mewarisi sejumlah masalah serius mulai dari kelembagaan birokrasi, kebijakan pembangunan, manajemen keuangan daerah. Masalah-masalah ini memerlukan penangangan yang serius dan kebijakan yang tepat serta komprehesif sebab beberapa masalah sudah sampai pada tingkatan yang kronis.
Permasalahan pertama tentang kelembagaan birokrasi adalah mulai dari proses penerimaan pegawai yang syarat dengan praktek uang, sistem promosi dan kenaikan pangkat yang carut-marut ala naga bonar yang tidak berbasiskan pada prestasi dan kinerja tetapi berbasiskan kedekatan dengan bupati, penempatan jabatan yang tidak sesuai keahlian dan profesionalitas. Sebagai akibatnya kelembagaan birokrasi menjadi tidak profesional yang implikasinya kemudian pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak optimal bahkan cenderung mengarah pada praktek bad governance (pelayanan yang buruk).
Permasalahan kedua yakni menyangkut kebijakan pembangunan daerah yang tidak berorientasi kepada kepentingan rakyat. Selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir penyediaan infrastruktur publik tidak lebih baik dibandingkan dengan periode sebelum implementasi otonomi padahal jumlah dana yang dikelola dalam APBD menjadi jauh lebih banyak. Hal ini dapat dilihat pada kondisi tiga pelayanan strategis yakni rumah sakit, pasar atau pusat perbelanjaan dan terminal angkutan penumpang tidak lebih baik dibandingkan kondisi sepuluh tahun lalu.
Demikian halnya dengan kondisi infrastruktur jalan baik dari aspek panjang jalan maupun kualitas jalan tidak menunjukan prestasi yang baik. Kebijakan pembangunan Muna sepuluh tahun terakhir lebih suka membangun jalan ‘di laut’ dibandingkatan dengan didarat yang dapat memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan pembangunan daerah tidak berorientasi pada kepentingan rakyat tetapi pada praktek rent seeker dalam pelaksanaan proyek yang menguntungkan pejabat yang sedang berkuasa.
Permasalahan ketiga adalah menyangkut manajamen pengelolaan keuangan daerah yang mengabaikan aspek model pengelolaan keuangan yang baik telah menyebabkan tingginya beban fiskal pada APBD dari beban utang daerah dan belanja pegawai yang terus meningkat akibat penambahan jumlah pegawai tanpa disertai dengan analisis kebutuhan daerah.
Warisan beban fiskal ini bila tidak dikelola dengan baik oleh bupati terpilih maka dapat mengancam ruang gerak fiskal daerah sehingga Bupati terpilih mengalami hambatan yang serius dalam memenuhi janji kampanye untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi Kab. Muna, setelah hutan jati habis, tidak lagi memiliki sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial.
Sejumlah permasalahan diatas menegaskan bahwa periode Bupati yang baru terpilih ini adalah ‘periode cuci piring’ sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan pawai ataupun pesta kemenangan. Bupati dan Wakilnya yang baru terpilih sudah harus menyingsingkan lengan baju untuk mulai bekerja keras sejak KPUD menetapkan mereka sebagai pasangan pemenang Pilkada.
Mereka perlu segera menyusun agenda perubahan dengan melakukan sejumlah transformasi yakni transfomasi untuk mewujudkan kelembagaan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan dan kepentingan rakyat serta manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih mengutamakan alokasi belanja untuk peningkatan pelayanan publik.
Pemimpin bersama masyarakat Muna agar roda pemerintahan baru ini dapat memenuhi harapan perubahan untuk negeri Muna."bersatu dalam Usaha dan Doa, menuju ke arah Muna 3SEHAT
Pasangan Damai akan diperhadapkan dengan Warisan utang Pemerintah Daerah Kabupaten Muna diantaranya Ganti Rugi Pengelolaan SPBU milik H. Satria, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Buton Utara, dan proyek-proyek yang tidak dapat dibayarkan akibat realisasi Pendapatan lebih kecil dari pada belanja pada APBD 2010. Kondisi ini dapat kita lihat dari pelaksanaan pembanguanan tahun 2008 dan 2009, dimana banyak proyek yang tidak bisa direalisaikan akibat tidak tersedianya pendapatan.
BalasHapusWarisan utang pemerintah daerah tersebut, sudah pasti akan mengganggu kinerja Bupati 2010-2015 dalam merealisasikan janji-janji politiknya.