Kendari, Kepres - Pelaksanaan pilkada di Kabupaten Muna tidak lama lagi akan digelar. Kalau mengacu pada jadwal yang ditentukan oleh KPUD Muna tanggal 10 Juni 2010, maka pilkada tinggal sekitar sebulan lebih lagi. LSM KRITIK pesimis dengan Pilkada di Kabupaten Muna, bahkan mereka mempredikasi Pilkada Muna bakal Carut Marut.
Mencermati tahapan pelaksanaan Pilkada , mereka pesimis Pilkada dapat dilaksanakan dengan baik. KPU sebagai penyelenggara pilkada kelihatannya terus memaksakan penyelenggaraan pilkada ditengah carut-marutnya kinerja KPU itu sendiri. Sehingga mereka pastikan jika pelaksanaan pilkada tetap dipaksakan 10 Juni 2010, maka konsekuensinya akan terjadi banyak pelanggaran hukum oleh KPU Muna.
Direktur LSM Kritik Sultra, La Ode Muammar Khadafi mengatakan, salah satunya adalah pelaksanaan pengadaan logistik pilkada berpotensi melanggar ketentuan Keppres 80 tahun 2003. Lelang pengadaan logistik pilkada dijadwalkan mulai Februari-Arpil 2010, tetapi sebagian logistik pilkada malah sudah diadakan tanpa mekanisme lelang terbuka. Pengadaan logistik pilkada menjadi titik rawan terbesar terjadinya korupsi.
Masalah lain, kata dia adalah carut-marutnya data pemilih, dan ini yang paling krusial untuk di awasi. "Kita menemukan ada indikasi penyimpangan terhadap penetapan jumlah pemilih di Kabupaten Muna. Kami akan terus melakukan verifikasi terhadap data-data pemilih yang sudah dikeluarkan oleh KPUD Muna, termasuk jumlah TPS disetiap Desa/Kelurahan. Kita tidak ingin penyimpangan pada pilkada 2004 terulang lagi. Ada indikasi kuat terjadi penggelembungan jumlah pemilih di beberapa Desa, kemungkinan besarnya ada pemilih fiktif, atau pemilih pemula yang belum cukup umur. Intinya bahwa semua kemungkinan penyimpangan yang terjadi pada pilkada 2004 akan diulang lagi pada pilkada 2010," ungkap Kadhafi dalam Rilis Pers-nya, Rabu (14/4).
Selain itu,masalah keterbatasan dana. Walaupun Jumlah dana yang disediakan oleh APBD Muna untuk pilkada 2010 adalah Rp 10 miliar, tapi sampai saat ini pencairan dana tersebut tersendat-sendat. Hal ini disebabkan oleh kosongnya kas daerah. Honor PPK saja sampai saat ini belum dibayarkan. Ujian nasional SMP/SMU yang baru-baru ini dilaksanakan dananya harus pinjam, uang perjalanan dinas luar daerah sejumlah anggota DPRD Muna juga harus meminjam dari pihak lain. Yang pasti bahwa kas daerah sedang pailit atau mengalami masalah besar.
Dasar itu, LSM Kritik meminta KPU Muna agar tidak memaksakan pelaksanaan pilkada secara terburu-buru, mengejar date line dengan mengesampingkan profesionalisme dan kualitas. "KPUD Muna harus mengakui keterbatasannya, sehingga jadwal pilkada Muna bisa diundur. Kita berharap KPU bekerja secara profesional dan independen, tidak menggadaikan nasib daerah ini kepada calon-calon Bupati tertentu. Mereka harus bisa mencegah timbulnya konflik atau kerusuhan sosial, jangan menunggu terjadinya kerusuhan dulu baru pilkada dinyatakan diundur," ungkapnya lagi.
Mereka juga berharap para kontestan pilkada mencermati setiap tahapan pelaksanaan pilkada kali ini, karena menururt mereka ada indikasi kuat terjadi penyimpangan, "jangan didiamkan saja," himbaunya.
"Katanya semua calon ingin perubahan, tapi sampai saat ini masing-masing calon sibuk mengurusi kepentingannya sendiri-sendiri, tidak melihat problem besar yang terjadi di lembaga penyelenggara pilkada. Partai politik juga begitu, semua tenang-tenang saja," tandasnya. P2/B/MUR
Source : http://www.damaimuna.co.cc/2010/04/pilkada-muna-terancam-carut-marut.html
Mencermati tahapan pelaksanaan Pilkada , mereka pesimis Pilkada dapat dilaksanakan dengan baik. KPU sebagai penyelenggara pilkada kelihatannya terus memaksakan penyelenggaraan pilkada ditengah carut-marutnya kinerja KPU itu sendiri. Sehingga mereka pastikan jika pelaksanaan pilkada tetap dipaksakan 10 Juni 2010, maka konsekuensinya akan terjadi banyak pelanggaran hukum oleh KPU Muna.
Direktur LSM Kritik Sultra, La Ode Muammar Khadafi mengatakan, salah satunya adalah pelaksanaan pengadaan logistik pilkada berpotensi melanggar ketentuan Keppres 80 tahun 2003. Lelang pengadaan logistik pilkada dijadwalkan mulai Februari-Arpil 2010, tetapi sebagian logistik pilkada malah sudah diadakan tanpa mekanisme lelang terbuka. Pengadaan logistik pilkada menjadi titik rawan terbesar terjadinya korupsi.
Masalah lain, kata dia adalah carut-marutnya data pemilih, dan ini yang paling krusial untuk di awasi. "Kita menemukan ada indikasi penyimpangan terhadap penetapan jumlah pemilih di Kabupaten Muna. Kami akan terus melakukan verifikasi terhadap data-data pemilih yang sudah dikeluarkan oleh KPUD Muna, termasuk jumlah TPS disetiap Desa/Kelurahan. Kita tidak ingin penyimpangan pada pilkada 2004 terulang lagi. Ada indikasi kuat terjadi penggelembungan jumlah pemilih di beberapa Desa, kemungkinan besarnya ada pemilih fiktif, atau pemilih pemula yang belum cukup umur. Intinya bahwa semua kemungkinan penyimpangan yang terjadi pada pilkada 2004 akan diulang lagi pada pilkada 2010," ungkap Kadhafi dalam Rilis Pers-nya, Rabu (14/4).
Selain itu,masalah keterbatasan dana. Walaupun Jumlah dana yang disediakan oleh APBD Muna untuk pilkada 2010 adalah Rp 10 miliar, tapi sampai saat ini pencairan dana tersebut tersendat-sendat. Hal ini disebabkan oleh kosongnya kas daerah. Honor PPK saja sampai saat ini belum dibayarkan. Ujian nasional SMP/SMU yang baru-baru ini dilaksanakan dananya harus pinjam, uang perjalanan dinas luar daerah sejumlah anggota DPRD Muna juga harus meminjam dari pihak lain. Yang pasti bahwa kas daerah sedang pailit atau mengalami masalah besar.
Dasar itu, LSM Kritik meminta KPU Muna agar tidak memaksakan pelaksanaan pilkada secara terburu-buru, mengejar date line dengan mengesampingkan profesionalisme dan kualitas. "KPUD Muna harus mengakui keterbatasannya, sehingga jadwal pilkada Muna bisa diundur. Kita berharap KPU bekerja secara profesional dan independen, tidak menggadaikan nasib daerah ini kepada calon-calon Bupati tertentu. Mereka harus bisa mencegah timbulnya konflik atau kerusuhan sosial, jangan menunggu terjadinya kerusuhan dulu baru pilkada dinyatakan diundur," ungkapnya lagi.
Mereka juga berharap para kontestan pilkada mencermati setiap tahapan pelaksanaan pilkada kali ini, karena menururt mereka ada indikasi kuat terjadi penyimpangan, "jangan didiamkan saja," himbaunya.
"Katanya semua calon ingin perubahan, tapi sampai saat ini masing-masing calon sibuk mengurusi kepentingannya sendiri-sendiri, tidak melihat problem besar yang terjadi di lembaga penyelenggara pilkada. Partai politik juga begitu, semua tenang-tenang saja," tandasnya. P2/B/MUR
Source : http://www.damaimuna.co.cc/2010/04/pilkada-muna-terancam-carut-marut.html
dapotumbu tora gara
BalasHapus